Teori Administrasi Klasik
TEORI ADMINISTRASI
PUBLIK
Teori
Administrasi Klasik
DAFTAR
ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Pengertian
Administrasi ..............................................................................
B. Paradigma
dalam administrasi publik...........................................................
C. Teori
dalam administrasi Publik .............................................
D. Isu –isu
penting......................................................
BAB II Pembahasan
Teori Administrasi
A.
Harbani
Pasolong. 2004. Teori Administrasi Publik.Bandung: Alfabeta
(12 – 17)
B. Sundarson, dkk. 2006. Teori Administrasi Jakarta: Universitas Terbuka.
C. Musofa.wordpress.com/pengantar
ilmu administrasi negara
D. Kidispur/teori administrasi negara
E. Mulyana/teori administrasi negara
F.
Supriyadi/ilmu administrasi negara
BAB III Penutup...........................................................................................
Bab.I
PENDAHULUAN
A.
Pengertian
Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definis lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatam implementasi kebijakan.
Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.
Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) administration of publik, for public dan by public. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.
Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definis lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatam implementasi kebijakan.
Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.
Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) administration of publik, for public dan by public. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.
B. Paradigma dalam Administrasi
Publik
Paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisi dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan baik dalam pengembangan ilmu maupun kemajuan hidup. Dalam ilmu administrasi publik terdapat beberapa paradigma antara lain:
1. Paradigma dikotomi politik dan administrasi negara. Fokusnya terbatas pada maslah-masalh organisasi dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik. Tokoh-tokohnya Frank J Goodnow dan Leonard D. White.
2. Paradigma Prinsip-prinsip administrasi. Locusnya kurang dipentingkan. Fikusnya adalah “prinsip-prinsip” manajerial yang dipandang berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan budaya. Tokohnya adalah Gulick dan Urwick, F.W. Taylor, Henry Fayol, Mary Parker Follet, dan Willooghby.
3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Administrasi negara kembali menjadi bagian dari ilmu politik. Pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkunga, jadi tidak “value free” (bebas nilai). Tokoh pardigma ini adalah Nicholas Henry.
4. Paradigma administrasi
negara sebagai ilmu administrasi. Administrasi tetap menggunakan prinsip
administrasi yang dipengaruhi berbagai faktor, oleh karena itu dalam paradigma
ini mengembangkan adanya pemahaman sosial psikologi, dan analisis sistem untuk
melengkapi. Tokoh paradigma ini adalah Henderson, Thompson, Caldwen.
C. Teori dalam Administrasi Publik
Teori adalah rangkaian ide mengenai bagaimana dua variabel atau lebih berhubungan. Terdapat beberapa kelompok teori dalam administrasi negara, antara lain:
1) Teori deskriptif eksplanatif, merupakan teori yang bersifat memberi penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara. Misalnya teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administratif.
2) Teori normatif, yaitu teori yang bertujuan menjelaskan situasi masa mendatang, idealnya dari suatu kondisi. Misalnya teori tentang kepemimpinan ideal masa depan.
3) Toeri Asumtif, yaitu terori-teori yang menekankan pada prakondisi, anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi. Misalnya Teori X dan Y dari McGregor yang menyakan manusia mempunyai kemampuan baik (Y) dan kurang baik (X)
4) Teori Instrumental, yaitu teori-teori yang memfokuskan pada “bagaimana dan kapan”, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori. Misalnya teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan dan kapan waktunya.
Teori adalah rangkaian ide mengenai bagaimana dua variabel atau lebih berhubungan. Terdapat beberapa kelompok teori dalam administrasi negara, antara lain:
1) Teori deskriptif eksplanatif, merupakan teori yang bersifat memberi penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara. Misalnya teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administratif.
2) Teori normatif, yaitu teori yang bertujuan menjelaskan situasi masa mendatang, idealnya dari suatu kondisi. Misalnya teori tentang kepemimpinan ideal masa depan.
3) Toeri Asumtif, yaitu terori-teori yang menekankan pada prakondisi, anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi. Misalnya Teori X dan Y dari McGregor yang menyakan manusia mempunyai kemampuan baik (Y) dan kurang baik (X)
4) Teori Instrumental, yaitu teori-teori yang memfokuskan pada “bagaimana dan kapan”, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori. Misalnya teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan dan kapan waktunya.
D. Isu-Isu Penting
Ada beberapa isu atau permasalan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi negara antara lain :
1) Pelayanan publik
Administrasi publik sebagai proses administrasi for publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.
2) Motivasi Pelayanan Publik
Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.
3) Maladministrasi
Maladministrasi merupakan kesalahan dalam praktekt administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.
4) Etika Administrasi Publik
Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.
5) Kinerja dan Efektivitas
Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).
6) Akuntabilitas Publik
Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya.
Ada beberapa isu atau permasalan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi negara antara lain :
1) Pelayanan publik
Administrasi publik sebagai proses administrasi for publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.
2) Motivasi Pelayanan Publik
Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.
3) Maladministrasi
Maladministrasi merupakan kesalahan dalam praktekt administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.
4) Etika Administrasi Publik
Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.
5) Kinerja dan Efektivitas
Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).
6) Akuntabilitas Publik
Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya.
Bab.II.
Pembahasan Teori Administrasi
A. Harbani
Pasolong. 2004. Teori Administrasi Publik.Bandung: Alfabeta
(12 – 17)
TEORI
ADMINISTRASI PUBLIK
Teori
administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinsikan fungsi universal yang
dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang
baik. Penyumbang utama teori administrasi ialah seorang industrial prancis
bernama Henry Fayol.
Karena itu,
setiap pemikiran tentang adminstrasi dan manajemen selalu diawali dari
pemikiran Henry Fayol (1841-1952), dan Frederick
Winslow Taylor (1856-1916).
Henry
Fayol disebut sebagai bapak administrasi (father of
modern operational management theory).
Fayol
menggunakan pendekatan berdasarkan atas administrativemanagement (manajemen
administrasi), sedangkan Taylor karena pengalamannya berdasarkan
analisanya atas operative management (manajemen operatif).
Manajemen
administrasi adalah suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat
pimpinan yang terbawah. Sedangkan yang dimaksud dengan operarive management ialah
pendekatan dari bawah ke atas.
Fayol adalah
seorang insinyur bangsa Perancis yang bekerja pada industri pertambangan.
Berdasarkan studinya ia menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pokok
administrasi dapat diterapkan pada semua bentuk organisasi. Permasalahan yang
dihadapi oleh Fayol adalah bagaimana ia dapat menyelamatkan suatu perusahaan
pertambangan yang menghadapi kebangkrutan.
Untuk
menghadapi permasalahan kebangkrutan Fayol mencoba metode-metode pekerjaan dan
perencanaan pekerjaan. Hasil karya ilmiah yang utama adalah Administration
Industrielle et Generalle (General and Industrial Administration), setelah
pensiun dalam usia 72 tahun ia mencurahkan diri dari sisa hidupnya dengan
mendirikan Pusat Studi Administrasi dan mencoba untuk menerapkan idenya pada
Administrasi Publik di Perancis.
Fayol
memberikan tiga sumbangan besar bagi pemikiran administrasi dan manajemen yaitu
(1) aktivitas organisasi,
(2) fungsi
dan tugas,
(3)
prinsip-prinsip administrasi dan manajemen.
Fayol juga
merumuskan fungsi-fungsi administrasi atau fungsi-fungsi manajemen yaitu Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling (POCCC).
Sedangkan
Taylor, merumuskan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen yaitu Palanning,
Organizing, Actuating, Controling (POAC).
Prinsip-prinsip
Administrasi
Selanjutnya Fayol dalam Robbins (2001:380),
mengemukakan prinsip-prinsip administrasi sebanyak 14 yaitu sebagai berikut.
(1) Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja
menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja
lebih efisien.
(2) Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka
melakukan dengan baik.
(3). Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang
ditentukan organisasi.
(4) Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang
berkuasa.
(5) Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai
tujuan yang sama dapat diperintahkan oleh seorang manajer menggunakan satu
rencana.
(6) mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan
setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari
kepentingan organisasi secara keseluruhan.
(7) Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk
pelayanan mereka. (8) Pemusatan. Berhubungan pada pembandingan yang mana
mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
(9) Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di
bawahnya merepresentasikan rantai scalar.
(10) Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang
tepat dan dalam waktu yang tepat.
(11) Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
(12) Stabilitas pada jabatan personal. Perputaran yang tinggi merupakan
ketidakefisienan. (13) Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan
membawa rencana yang akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
(14) Rasa persatua. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan
dan kesatuan dalam organisasi.
Sedangkan Hebert Simon (2400:68), membagi empat
prinsip-prinsip administasi yang lebih umum:
(1) efisien administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi
tugas dikalangan kelompok,
(2) administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu
hirarki yang pasti .
(3) efisien administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak
pengawasan pada setiap sector da dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi
kecil,
(4) efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokka pekerjaan,
untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan: tujuan, proses, langganan, tempat.
Focus utama teori Administrasi menurut Fayol dalam Adam
Kuper & Jessica Kuper (2000:605), adalah penentuan tipe
spesialisasi dan hirarki yang paling mengoptimalkan efisiensi organisasi.
Teori administrasi dibangun atas empat pilar utama:yaitu
pembagian tenaga kerja,
proses skala dan fungsional,
struktur organisasioanl dan
rentang kendali (span of control)
Teori adminitrasi menurut Wiliam L. Mor.ow, dalam Ali
Mufiz, (2004) sebagai berikut: (1) Teori Deskriptif adalah
teori yang menggambarkan apa yang nyata terjadi dalam sesuatu organisasi dan
memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
(2) Teori Perspektif adalah teori yang menggambarkan
perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan
mengeksplotasi keahlian berokrasi, penekanan teori ini ada adalah untuk
melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
(3) Teori Normatif pada dasarnya teori mempersoalkan peranan
birokrasi.
(4) Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan
perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi.
(5) Teori Istrumental adalah teori yang bermaksud untuk
melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manjemen,
sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis.
Teori menurut Stephen P. Robbins dalam Ali
Mufiz (2004), sebagai berikut:
(1)Teori Hubungan Manusia. Teori ini semula dirintis oleh Elton
Mayo. Pengembangan teori Mayo didasarkan pada penemuan selam memimpin proyek
Hawtorne yang berada di leingkungan Western Electric Company pada
tahun 1927-1932.
(2) Teori Pengambilan Keputusan . Para pemikir yang
menonjol dalam bidang ini adalah Simon, March, Russel Eckoff, Jay
Forrester, Martin Starr dan Kenneth Boulding.dalam proses pengambilan keputusan
para pemikir menyarankan dipergunakan statistik, model optimasi, model
informasi dan simulasi.
(3) Teori Perilaku. Teori perilaku sebenarnya bermaksud
untuk mengitegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur
dan prosesnya.
(4) TeoriSistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang
sebagai suatu system yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima
masukan (input absorbers), pengolah (prosesor), dan
penghasil (output generatot). Selanjutnya kerangka pemikiran
system akan menunjukan dua hal: (a) bahwa perubahan dari atau dalam salah satu
subsistem akan mengkibatkan perubahan pada subsistem-subsistem lainnya. (b)
suatu system akan selalu berhubungan dengan system yang lebih besar.
(5) Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan
pada pengembangan struktur organisasi yang dirancang agar secara optimal dapat
mengadaptasi teknologi dan lingkungan.
Teori administaris menurut K. Bailey, dalam Necholas
Henry, (1988:31-34), yaitu ditingkat dari upaya-upaya yang telah
dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Selanjutnya Bailey
mengemukakan empat kategori teori administrasi public, dan setiap kategori
teori mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain.
(1) Teori deskriptif atau deskripsi struktur bertingkat dan berbagai
hubungan dengan lingkungan kerjanya.
(2) Teoti Normatif atau nilai-nilai yang menjadi tujuan bidan ini,
alternative keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi
public (praktisi) dan apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan kepada
pelaksana kebijakan.
(3) Teori Asumtif, pemahaman yang benar tergadap realitas seorang
administrator, suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan muapun model
malaikat berkras
(4) Teori Instrumens, atau peningkatan teknik-teknik manajerual dalam
rangka efisiensi dan efektivaras pencapian tujuan publik.
Selanjutnya Herbert A. Simon ( 2004:26, mengatakn bahwa
teori administrasi pada hakekatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku
manusia yang rasional dan yang tidak rasional. Teori administrasi menurut Simon
adalah secara kahs juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan
terbatas teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia
tak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum.
Jadi dapat dikatakan bahwa Teori Adminstrasi Publik
adalahserangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji
kebenarannya melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efisien dan
efektif.
B.
Sundarson, dkk. 2006. Teori Administrasi Jakarta:
Universitas Terbuka.
TEORI ADMINISTRASI
Menurut Charles A. Beard tidak ada sesuatu hal untuk
abad modern sekarang ini yang lebih penting dari Administrasi. Kelangsungan
hidup pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas
kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu
memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.
Sondang Siagian mendefinisikan administrasi sebagai
"keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi
di atas.
Pertama,
administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya
sedang akhirnya tidak ada.
Kedua,
administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu 1) adanya dua manusia atau
lebih, 2) adanya tujuan yang hendak dicapai, 3) adanya tugas atau tugas-tugas
yang harus dilaksanakan, 4) adanya peralatan dan perlengkapan untuk
melaksanakan tugas-tugas itu. Ketiga,
administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia
telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.
Administrasi sebagai seni dan ilmu. Administrasi
sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaan dari suatu
kegiatan sedang kapan berakhirnya kegiatan itu sendiri tidak diketahui. Administrasi
sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul
bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai
"seni" merupakan suatu social phenomenon.
Sampai dengan tahun 1886, manusia hanya mengenal
administrasi sebagai seni. Kemudian, pada tahun 1886 itu timbullah suatu ilmu
baru, yang sekarang ini dikenal dengan Ilmu Administrasi yang objek studinya
tidak termasuk objek studi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Administrasi telah pula
memiliki metode analisisnya sendiri, sistematikanya sendiri, prinsip-prinsip,
dalil-dalil serta rumus-rumusnya sendiri.
Sekarang ini administrasi dikenal sebagai suatu
artistic science karena di dalam penerapannya "seninya" masih tetap
memegang peranan yang menentukan. Sebaliknya seni Administrasi dikenal sebagai
suatu scientific art karena seni itu sudah didasarkan atas sekelompok
prinsip-prinsip yang telah teruji "kebenarannya".
Bidang-bidang atau percabangan dari pembagian ilmu
administrasi dapat dibedakan secara vertikal dan horizontal.
Secara vertikal, berarti
penekannya pada sifat atau karakter dari kerja sama yang ada, dapat dibagi-bagi
ke dalam cabang-cabang
1) administrasi kenegaraan (public administration);
2) administrasi perusahaan (business administration), dan
3) administrasi kemasyarakatan (social administration).
Secara horizontal berarti
melihat administrasi dilihat dari aspek teknisnya/unsur-unsurnya. Kajian ilmu
administrasi ini adalah aspek teknis/unsur-unsur administrasi yang mencakup
1) organisasi,
2) manajemen,
3) kepegawaian,
4) keuangan,
5) perlengkapan,
6) pekerjaan kantor,
7) tata hubungan/komunikasi, dan
8) perwakilan/public relation.
Sulit bagi kita membuat rumusan (definisi) yang
singkat tentang Administrasi Negara, untuk itu para ahli berusaha mencoba
mengatasinya dengan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam praktik
Administrasi Negara, yang berfokus pada aktivitas administrator dalam
melaksanakan kebijakan pemerintah/negara.
Peran Teori dan Evolusi Teori Administrasi
Menurut Bailey peran teori dalam
administrasi publik bisa dilihat dari aspek studi maupun praktik administrasi
publik, untuk itu kita perlu mengetahui penggolongan teori dalam studi
administrasi publik menurut terminologinya. Ada empat golongan teori
menurut Bailey, yaitu teori-teori berikut ini.
- Deskriptif
- Normatif.
- Asumtif.
- Instrumental.
Morrow memunculkan satu golongan teori di luar empat
golongan tersebut di atas, yaitu teori preskriptif.
Peran teori deskriptif lebih menekankan pada
penggambaran dan penguraian tentang apa itu administrasi publik, objek
studinya, hubungan komponen-komponen di dalam administrasi publik dan hubungan
administrasi publik dengan lingkungannya. Teori normatif menekankan pada
pembahasan atas jawaban pertanyaan peran apakah yang seharusnya dimainkan oleh
administrasi publik dalam menjalankan kegiatannya, dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya.
Peran teori asumtif, menurut Bailey teori asumtif
berhubungan dengan pertanyaan untuk apa peran-peran birokrasi publik yang akan
dimainkan dalam perubahan kebijakan dan untuk menemukan jawaban bagaimana para
administrator telah menyumbang terhadap peran pemerintah modern yang bertindak
cepat. Setiap administrator publik mempunyai asumsi-asumsi operasional tentang
kebiasaan/kelaziman manusia dan tentang apa yang dikerjakan oleh lembaga,
tetapi diselidiki ahli teori administrasi publik yang telah memperhalus
proposisi-proposisi yang mereka asumsikan. Penyempurnaan akhir praktik
administrasi akan tergantung pada kemampuan ahli-ahli teori dalam memformulasikan
secara konsisten dan memfokuskan atas citra kepribadian orang dan kapasitas
lembaga.
Peran teori instrumental terutama menyediakan
teknik-teknik administrasi manajemen untuk merumuskan tujuan-tujuan kebijakan
lebih banyak lagi, hal ini untuk menyalurkan impian-impian mereka. Bailey
menyebutnya teori instrumental karena teori ini memfokuskan diri pada
usaha-usaha harmonisasi dan koordinasi aparatur administrasi untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bailey menggarisbawahi
pentingnya teori instrumental dalam administrasi publik.
Taylorisme, ajaran Taylor atau sering juga
disebut sebagai aliran manajemen ilmiah, menekankan pada peleburan atau
penyatuan sumber daya dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dengan cara yang lebih efisien. Ajaran Taylor menekankan
pada manajemen mekanik, ukuran alat-alat kerja, gerakan para pekerja dan
training pekerja untuk keahlian-keahlian mekanik dan supervisor dengan tujuan
untuk memperoleh "satu cara yang terbaik" guna mengimplementasikan
suatu kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.
Gulick memperkenalkan idenya/gagasannya mengenai
POSDCORB, yang direpresentasikan dalam perkataannya "suatu rumusan yang
dimaksudkan untuk memperhatikan bahwa pekerjaan pimpinan eksekutif itu
merupakan unsur-unsur fungsional yang beragam". PODSCORB adalah suatu
istilah yang mencakup tanggung-jawab eksekutif atas suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, koordinasi, pelaporan, dan
penganggaran.
Tulisan Weber menekankan pada deskripsi yang agak
preskripsi, yang memusatkan perhatian pada pola-pola kewenangan di dalam
birokrasi, di mana Weber menguraikan tiga tipe ideal kewenangan, yaitu
tradisional, kharismatik, dan rasional. Masing-masing tipe ideal disesuaikan
dengan kegunaan dan urgensinya. Weber menemukan hal ini dalam studinya di
masyarakat yang beragam.
Model Weberian yang dilambangkan oleh praktik
demokrasi Barat, ini sebagai model rasional dengan tekanannya pada
aturan-aturan dan prinsip-prinsip legal formal. Malahan sebagai pemberian
status dan kewenangan ke individu-individu. Masyarakat Barat memuja-muja tata
hukum meskipun ini abstrak dan tidak berkepribadian. Ciri-ciri lain model
rasional termasuk di dalamnya pembagian kerja secara ilmiah, hierarki hubungan
atasan-bawahan, pemilihan pegawai berdasarkan jasa sebagai lawan patronase
(perlindungan).
Simon memberi kesan bahwa faktor-faktor sosial dan
psikologi sosial mempengaruhi sika-sikap pekerja, termasuk analisis deskriptif
organisasinya. Pemilihan "satu cara terbaik" untuk
meng-implementasikan program akan dipertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan
sebagai formalitas dari organisasi dan pembagian kerja. Mengabaikan terhadap
faktor-faktor psikologi sosial, Simon membantah, dapat menghasilkan kurang dari
pada banyak, efisiensi.
Maslow dan Chris Argyris adalah ahli teori aktualisasi
diri menyatakan bahwa dalam jiwa orang (laki-laki) terdapat suatu hierarki
kebutuhan yang mana ia mencoba untuk memuaskannya dengan sebagai pekerja. Di
dasar piramida adalah kebutuhan fisik dasar, seperti kebutuhan makanan,
pakaian, dan tempat berteduh. Selanjutnya, derajat kebutuhan yang lebih tinggi,
ia mencari persahabatan dan kehormatan dari rekan sekerja.
Selanjutnya derajat kebutuhan yang lebih atas, ia
memuaskan egonya melalui prestasinya kerjanya dan pengakuan dari sesama rekan
sekerjanya. Akhirnya, pada tingkat paling atas, orang mengaktualisasikan
dirinya dengan menyatukan kesuksesan dan tanggung jawab di posisinya dengan
cita-cita pribadinya.
Teori Klasik
Administrasi
Mekipun ada semacam pesimisme dari sementara ahli,
namun ternyata Birokrasi masih cukup favorit untuk dibahas. Birokrasi ini
ternyata menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari (unavoidable) karena untuk
urusan apa pun kita tetap akan berhubungan dengan birokrasi. Sebenarnya dengan
tipe idealnya, birokrasi dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah,
mempercepat, mengefisienkan proses administrasi, namun apa yang terjadi tidak
selalu demikian. Kesan yang negatif selalu muncul.
Termasuk dalam kelompok pelopor teori klasik adalah
Frederik W. Taylor meskipun latar belakang pendidikan dan
pekerjaannya adalah di bidang teknik, ia dikenal sebagai "bapak manajemen
ilmiah". Pemikirannya yang cemerlang mampu mengembangkan suatu cara
terbaik untuk metode kerja yang baru, menciptakan standar kerja, menemukan
orang yang tepat untuk suatu jenis pekerjaan tertentu melalui proses seleksi
dan menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang terbaik bagi pekerja.
Pelopor teori klasik lainnya adalah Henry Fayol yang
sangat terkenal dengan 14 prinsip administrasi yang ditulis dalam bukunya
berbahasa Perancis Administration Industrielle en Generale. Dari enam jenis
kegiatan sebuah perusahaan ternyata yang lebih banyak disorot oleh Fayol adalah
hal yang terakhir, yakni aspek manajerial, sementara lima kegiatan
yang lain tidak banyak mencurahkan perhatiannya karena sudah banyak ahli lain
yang membahasnya.
POSDCORB dari Gulick dan Urwick merupakan gambaran
kegiatan utama dari para eksekutif di dalam organisasi yang meliputi planning,
organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting yang
melahirkan beberapa konsekuensi terhadap teori administrasi, seperti dikotomi
antara politik dan administrasi sebagai bagian yang sentral dari proses
administrasi.
Teori Neoklasik
Administrasi
Dalam bukunya Administrative
Behavior, Herbert Simon mengemukakan tiga tema utama dalam proses pengambilan
keputusan dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Keputusan adalah kegiatan
sentral dari organisasi.
Instrumental reason atau alasan-alasan
instrumental adalah bersifat sentral di dalam perbuatan keputusan administratif
dan pemahaman organisasi.
Konsep satisfying atau memuaskan
yang merupakan pembatalan yang signifikan terhadap rasionalitas dan dampaknya
terhadap perilaku organisasi merupakan kondisi utama di dalam pembuatan
keputusan.
Teori-Teori
Klasik dan Neoklasik Yang Perspektif
Mengawali teori klasik di bidang
administrasi publik ini adalah teori Birokrasi dari Weber. Ternyata ada sedikit
perbedaan pandangan penulis mancanegara dengan penulis dalam negeri tentang
birokrasi. Teoretisi lainnya yang masuk kelompok klasik ini
adalah Taylor dan Fayol.
Apabila kita mengkritisi teori-teori
Neoklasik maka yang menarik adalah pandangan Herbert Simon tentang Konsep
Rasionalitas Murni (Pure Rationality) dan Rasionalitas Terbatas (Bounded
Rationality) pada proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Demikian
juga perbandingan pemikiran-pemikiran intelek dari Herbert Simon dan Chester
Barnard.
Hubungan
Kemanusiaan
Pendahulu-pendahulu Teori Hubungan
Kemanusiaan meskipun masih terikat pada pandangan Teori Organisasi Klasik,
tetapi telah mulai menekankan bahwa manusia adalah unsur penting yang perlu
mendapatkan perhatian yang penuh dari organisasi.
Studi Hawthorne yang menyangkut
serangkaian penelitian mengenai tingkah laku manusia dalam situasi kerja pada
perusahaan Western Electric Company yang berlangsung sejak tahun 1924 sampai
tahun 1933 menemukan Konsep Manusia Sosial yang didorong oleh kebutuhan sosial
yang menginginkan imbalan hubungan pada pekerjaan dan yang merespons lebih
besar terhadap tekanan-tekanan kelompok kerja dibandingkan terhadap kendali
manajemen sehingga pendapat teori klasik tentang Manusia Rasional yang
dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi pribadi berubah menjadi Konsep Manusia Sosial
yang menekankan pada hubungan-hubungan dalam kelompok kerja. Namun demikian
perlu pula diperhatikan berbagai kritik yang dilontarkan terhadap
penelitian Hawthorne ini baik dari aspek konsep, metodologi, maupun
kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh.
Chester Barnard dalam bukunya The
Functions of the Executive sangat menaruh perhatian besar terhadap organisasi
terutama organisasi formal yang dianggapnya memiliki karakter yang paling
penting dari kehidupan sosial serta sebagai suatu aspek struktur utama
masyarakat itu sendiri. Barnard menaruh perhatian besar hampir secara eksklusif
pada proses bagaimana individu-individu berhubungan dan dipengaruhi oleh
organisasi. Inti daripada proses ini adalah cooperation atau kerja sama.
Untuk dapat lebih memahami teori
kehidupan organisasi dari Barnard perlu diperhatikan 3 hal, yaitu organisasi
sebagai suatu sistem, organisasi formal, dan organisasi informal, dan peranan
eksekutif.
Teori-Teori
Perilaku Manusia
Dalam Teori Perilaku Manusia yang
muncul, kemudian dijelaskan berbagai konsep dari Abraham Maslow, Douglas
McGregor, dan Warren Bennis. Abraham Maslow dengan Teori Tingkat Kebutuhannya
sangat menekankan pada self actualization man atau manusia yang dapat
mengaktualisasikan potensi dirinya. Maslow melihat kebutuhan manusia dalam
suatu jenjang tangga mulai dari kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lebih
tinggi. Maslow menekankan pada konsep partisipasi dan self actualization
man-nya adalah sinonim dengan konsep organizational democracy.
Penulis berikutnya adalah Douglas
McGregor yang sangat terkenal dengan Teori X dan Teori Y-nya. Teori X dan Teori
Y ini sebetulnya adalah asumsi sadar atau tidak sadar yang dipergunakan manajer
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, yang apabila dilaksanakan sepenuhnya
akan mempunyai konsekuensi self full filling prophecy.
Salah seorang teoretisi Human
Relation yang dibahas berikutnya adalah Warren Bennis yang mengatakan bahwa
demokrasi tidak dapat dielakkan dalam organisasi yang pada era tahun 1960-an
dan tahun 1970-an menjadi bidang yang menarik bagi para teoretisi administrasi.
C.
Musofa
wordpress/pengantar ilmu administrasi negara.
Jenis-jenis
Teori Administrasi Negara
1. Ada berbagai macam
teori administrasi negara yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya yang
diajukan oleh:
a) William L
Morrow, yang menyebutkan teori administrasi negara terdiri dari:
c) Stephen
K. Bailey, mengajukan empat teori administrasi negara, sebagai berikut:
2. Empat kategori teori
administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey, diangkat dari upaya-upaya
yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Setiap kategori
teori tersebut mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain. Teori
deskriptif berkaitan dengan soal “apa” dan “mengapa”; teori normatif berkenaan
dengan soal “apa yang seharusnya” dan “apa yang baik”; teori asumtif
berhubungan dengan soal “pre-kondisi” dan “kemungkinan-kemungkinan”; sedangkan
teori instrumental berkenaan dengan soal “bagaimana”dan “kapan”.
Mazhab-mazhab
Teori Administrasi Negara
1. Menurut C.L. Sharma ada enam
mazhab teori administrasi negara, yakni: mazhab proses administrasi, empirik,
perilaku manusia, sistem sosial, matematika, dan teori keputusan.
2. Gerald Caiden mengemukakan delapan mazhab
teori administrasi negara, yang terdiri dari: mazhab proses administrasi,
empirik, perilaku manusia, analisis birokratik, sistem sosial, pembuatan
keputusan, matematika, dan integrasi.
3. Kedelapan
mazhab teori administrasi negara seperti yang dikemukakan oleh Caiden,
sebenarnya dapat dikelompokkan lagi dalam dua mazhab: mazhab reduksi proses
administrasi dan mazhab sistem holistik administrasi. Tetapi pengelompokan ini
juga tidak memuaskan, yang pada gilirannya melahirkan mazhab integrasi.
4. Para pendukung
mazhab integrasi (integrationis) bermaksud untuk mengintegrasikan semua teori
administrasi negara. Ada dua strategi yang mereka tempuh. Pertama
dengan melakukan konsolidasi teori-teori administrasi, dan kedua dengan
meleburkan semua administrasi negara menjadi satu teori yang tertinggi.
1. Teori Deskripsi-Eksplanatif
Teori deskripsi-eksplanatif memberikan penjelasan
secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep,
proposisi, atau hukum. Salah satu contoh adalah konsep hirarki dari organisasi
formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu
adalnya penjenjangan dalam struktur organisasi. Konsep yang sederhana seperti
hirarki ini bisa berkembang menjadi hirarki dalam mekanisme kerja organisasi
publik, dimana seorang manajer organisasi publik kurang lengkap dijelaskan
sebagai orang yang beradda dipucuk hirarki suatu organisasi dan secara
eksklusif bekerja dalam struktur internal tersebut, karena disamping organisasi
yang dipimpinnya, ia juga harus berhubungan dengan organisasi atau kelompok
sosial/politik lain yang juga memiliki hirarki sendiri. Dalam hal ini, manajer
suatu organisasi lebih cocok dijelaskan sebagai broker yang senantiasa harus
bernegosiasi menjembatani kepentingan organisasinya dengan kepentingan diluar
organisasi yang ia pimpin. Pada dasarnya teori ini menjawab dua pertanyaan
dasar yaitu apa dan mengapa atau apa
berhubungan dengan apa.
Pertanyaan pertama apa, menuntut jawaban
deskriptif mengenai satu realitas tertentu yang dijelaskan secara abstrak ke
dalam satu konsep tertentu misalnya, hirarki organisasi formal, hirarki
kebutuhan; organisasi formal, konflik peranan, ketidakjelasan peranan, semangat
kerja dan lain-lain.
Pertanyaan mengapa atau berhubungan
dengan apa menuntut jawaban eksplanatif atau diagnostik mengenai keterkaitan antara
satu konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. Misalnya konflik
peranan berhubungan dengan tipe kegiatan, apakah departemental atau
koordinatif. Artinya kegiatan yang bersifat departemental cenderung kurang
menimbulkan konflik peranan diantra para pengambil keputusan dan pelaksana,
dibanding jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara koordinatif.
Hubungan satu konsep dengan konsep lain dapat lebih
kompleks dari sekedar hubungan kausal antara dua variabel dapat bersifat timbal
balik atau sistematik.
2. Teori Normatif
Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi
administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori normatif
adalah utopi, misalnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau
keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Teori normatif juga dapat
dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik,
seperti efisiensi, efektivitas, responsibilitas, akuntabilitas, ekonomi,
semangat kerja pegawai, desentralisasi,partisipasi, inovasi, demokrasi, dan
sebagainya. Teori normatif memberikan rekomendasi ke arah mana suatu realitas
harus dikembangkan atau perlu diubah dengan menawarkan kriteria normatif
tertentu.
Letak persoalan dalam teori normatif adalah bahwa
kriteria normatif yang ditawarkan dalam literatur tidaklah selalu saling
mendukung, tapi dalam beberapa hal dapat saling bertentangan. Penekanan yang
terlalu tinggi pada efisiensi dapat mengorbankan perataan. Penekanan yang
terlalu tinggi pada efisiensi dapat mengorbankan perataan. Demikian pula
sentralisasi diperlukan dalam rangka menjaga koordinasi, tetapi sentralisasi
yang berlebihan dapat mengorbankan akuntabilitas dan inovasi.
3. Teori Asumsi
Teori asumsi menekankan pada prakondisi atau anggapan
adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun.
4. Teori Instrumental
Pertanyaan pokok yang dijawab dalam jenis teori adalah
"bagaimana" dan "kapan". Teori instrumental merupakan
tindak lanjut (maka) dari proposisi "jika-karena". Misalnya jika
sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu karena ini dan itu,
jika desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas birokrasi, jika manusia dan
institusinya sudah siap atau dapat disiapkan ke perubahan sistem administrasi
ke arah desentralisasi yang lebih besar, maka strategi, teknik, dan alat apa
yang dikembangkan untuk menunjangnya?.
E.
http://wsmulyana.wordpress.com/
Teori Administrasi
Teori administrasi adalah bagian kedua dari tiga dasar
teori klasik organisasi (Hick dan Gullett, 1975). Di sini terdapat perbedaan
yang dibiaskan pada praktek manajerial dalam teori administrasi. Mengingat
teori birokrasi memberikan penjelasan organisasi yang dibangun secara “ideal”,
teori administrasi merumuskan strategi spesifik untuk menerapkan struktur
birokrasi. Teori administrasi menterjemahkan banyak prinsip dasar model
birokrasi secara deskriptif ke dalam prinsip praktek manajerial preskriptif.
Buktinya, teori administrasi memiliki gelar populer sebagai “prinsip manajemen”
(Hick dan Gullett, 1975).
Teoritikus administrasi pertama dan paling berpengaruh
adalah industrialis berkebangsaan Perancis yaitu Henry Fayol. Pada tahun 1916,
Fayol mengidentifikasi beberapa prinsip manajemen. Dalam tonggak sejarahnya
buku berjudul Manajemen Umum dan Industri (yang diterjemahkan kembali ke dalam
bahasa Inggris di tahun 1949) itu telah menjadi titik tolak dari teori
administrasi. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara luas pada desain
dan praktek organisasi dan memberikan pengaruh kuat pada desain dan
administrasi organisasi industri modern. Beberapa prinsip dasar manajemen yang
telah diperkenalkan oleh Fayol kemudian menjadi sesuatu yang biasa kita temukan
sekarang ini, tetapi itu merupakan refleksi dari aplikasi dan penggunaannya
yang luas. Banyak prinsip dasar yang serupa dengan model birokrasi yang
didefinisikan oleh Weber. Fayol (1949) mendefinisikan 20 prinsip dasar
manajemen.
Perencanaan mengarahkan
para manajer untuk menganalisa tugas dan tujuan organisasi dan untuk merancang
strategi spesifik maupun mengidentifikasi bahan baku dan personil
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan organisasi. (Untuk mengetahui
seberapa jauh prinsip dasar ini memiliki kesamaan dengan “kaidah, aturan dan
prosedur yang diformalisasikan” oleh prinsip birokrasi Weber, lihat tabel 3.1
halaman 78).
Organisasi mengarahkan para manajer untuk mengalokasikan
personil, peralatan dan sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan
organisasi yang diidentifikasi dalam perencanaan.
Perintah menuntut
para manajer untuk mengarahkan aktivitas anggota kelompok anggota organisasi
yang berbeda untuk menyelesaikan tujuan organisasi.
Kontrol mengharuskan para manajer menggunakan kewenangan
mereka untuk memastikan bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan
organisasi (untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan
prinsip birokrasi “hirarki” Weber; lihat Tabel 3.1).
Bidang
pekerjaan mengarahkan
pengembangan kemampuan kerja khusus dari anggota organisasi sehingga mereka
dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas tertentu sehingga dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip
tersebut dengan “spesialisasi peran anggota organisasi“ Weber; lihat Tabel
3.1).
Otoritas memberdayakan
para manajer untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol terhadap bawahan guna
mengarahkan aktivitas mereka terhadap produk organisasi. Bawahan dituntut
menghasilkan sesuai kewenangan atasan yang ada dalam organisasi. (Untuk
mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi
“hirarki“ Weber; lihat Tabel 3.1).
Disiplin mengarahkan
semua anggota organisasi untuk menyampaikan kaidah dan panduan organisasi dan
hukuman khusus bagi anggota organisasi yang gagal dalam melaksanakan tugas
sesuai aturan perusahaan. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip
tersebut dengan prinsip birokrasi “profesionalisme“ Weber; lihat Tabel 3.1).
Kesatuan
perintah menyatakan
bahwa setiap anggota organisasi harus menerima arahan dari satu atasan saja dan
bertanggung jawab kepada orang tersebut. Prinsip ini berfungsi untuk
meningkatkan kejelasan peran kerja dengan cara mengenali siapa yang bertanggung
jawab terhadap apa dan siapa yang berwenang terhadap siapa dalam aktivitas
organisasi.
Rantai scalar menyatakan bahwa anggota organisasi
harus menjawab langsung kepada atasan mereka dan mengawasi langsung bawahan
mereka. Rantai scalar membentuk jalur interaksi vertikal di antara atasan dan
bawahan sepanjang rantai komando hirarki organisasi (Gambar 3.1). ia
mengidentifikasi rute utama susunan untuk kaidah dan pengarahan yang diikuti
dengan jalur komunikasi dan mampu menciptakan interaksi sulit di antara anggota
organisasi yang berada dalam posisi rantai komando paralel di dalam organisasi.
Untuk mengatasi masalah ini, Fayol menyatakan bahwa dalam lingkungan tertentu
(keadaan darurat, misalnya), anggota organisasi dapat berkomunikasi secara
horisontal, atau lintas rantai komando secara paralel dengan rekan sekerja
untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas organisasi. Prinsip dasar ini
mengatasi masalah komunikasi horisontal terbatas di antara anggota organisasi
dengan tingkat hirarki yang sama dalam organisasi. Fayol menyebut saluran
horisontal, yang dalam efeknya memecah rantai scalar, sebagai “jembatan,”
tetapi ia kemudian lebih dikenal dengan “jembatan Fayol” (Gambar 3.2)
Kesatuan
arah menyatakan
bahwa anggota organisasi harus satu pikiran, bekerja sama untuk menyelesaikan
tujuan organisasi. Prinsip dasar ini menggambarkan sebuah penekanan terhadap
produk organisasi terhadap produk anggota organisasi individual. (Untuk mengetahui
seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi
“profesionalisme“ Weber; lihat Tabel 3.1:78).
Bawahan
individu bagi kelompok yang lebih besar mengarahkan anggota organisasi
secara individu untuk bertindak sesuai kepentingan organisasi. (Untuk
mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi
“profesionalisme“ yang menekankan pentingnya organisasi untuk berhadapan dengan
anggota organisasi individu; lihat Tabel 3.1).
Penghitungan
ulang menyatakan
bahwa anggota organisasi harus mendapatkan penghargaan atas pekerjaan mereka
dengan gaji dan tunjangan materi lain (bonus, bagi laba, pembagian saham) yang
sesuai dengan produktivitas pekerjaan mereka. Prinsip ini didasarkan pada
pernyataan bahwa anggota organisasi bisa dipicu secara meterial sehinga kinerja
mereka bergantung kepada jumlah penghitungan uang yang mereka terima dari
perusahaan.
Sentralisasi
kekuasaan menyatakan
bahwa kinerja organisasi bisa sukses ketika adanya kontrol ketat terhadap
aktivitas anggota organisasi dari administrasi pusat dan desentralisasi proses
organisasi tidak bisa berkembang pada suatu titik di mana proses itu tidak
berada dalam pengawasan hirarki langsung. (Untuk mengetahui seberapa jauh
kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi “hirarki“ Weber; lihat Tabel
3.1).
Perintah mengarahkan
organisasi, perencanaan, dan klasifikasi aktivitas dengan jelas. Prinsip ini
menekankan bahwa tidak ada yang boleh disisakan dalam perubahan organisasi.
Semua aktivitas organisasi beserta prosesnya harus dirancang dengan jelas dan
dipadukan ke dalam tujuan formal organisasi. (Untuk mengetahui seberapa jauh
kesamaan prinsip tersebut dengan prinsip birokrasi “kaidah, aturan dan prosedur
yang diformalisasikan“ Weber; lihat Tabel 3.1).
Ekuitas menyatakan
bahwa semua anggota organisasi harus diperlakukan secara adil. Kaidah dan
panduan yang ditetapkan secara obyektif harus bisa digunakan untuk mengatur
personil organisasi. (Untuk mengetahui seberapa jauh kesamaan prinsip tersebut
dengan prinsip birokrasi “kaidah, aturan dan prosedur yang diformalisasikan“
Weber; lihat Tabel 3.1).
Stabilitas
kedudukan menyatakan
bahwa anggota organisasi membutuhkan waktu khusus untuk belajar menyelesaikan
tugas yang dibebankan kepada mereka, dan selama mereka mampu melakukannya
dengan baik, maka pekerjaan dan posisi mereka akan tetap aman dalam organisasi.
Inisiatif menyatakan
bahwa anggota organisasi harus mampu bekerja dengan perhatian yang terbaik bagi
organisasinya. Para manajer harus mengetahui tugas yang akan diselesaikan
dan mengarahkan aktivitas “bawahan” untuk memenuhi tugas-tugas tersebut.
Semangat
kesatuan menyatakan
bahwa tujuan organisasi bisa dicapai dengan sukses ketika anggota merasa bangga
terhadap organisasinya. Fayol menekankan pentingnya loyalitas dan komitmen
emosional anggota organisasi terhadap organisasi mereka.
Lini dan
fungsi staf mengidentifikasi
kebutuhan personil dengan dukungan khusus (staf) untuk membantu manajer yang
memiliki tanggung jawab utama dalam membuat keputusan dan mengarahkan aktivitas
untuk mencapai tujuan organisasi (lini). Anggota staf yang menangani masalah
tehnik, administrasi, personil dan masalah lain membantu manajer lini untuk
bebas dari detail administrasi sehingga dengan demikian mereka dapat
memfokuskan perhatianya dalam mengarahkan pencapaian tujuan organisasi .
Adalah suatu hal yang mudah untuk melihat banyak
kesamaan yang terdapat di antara teori birokrasi Weber dan teori administrasi
Fayol (Tabel 3.1). keduanya berusaha meningkatkan logika, perintah dan struktur
dalam organisasi. Teori administrasi dikembangkan sebagai panduan preskriptif
bagi manajemen organisasi industri sesuai penggunaan kaidah dan otoritas secara
langsung. Di sini diperlihatkan kekuatan dan kelemahan dari teori administrasi.
Prinsip dasar preskriptif dari teori administrasi membuat teori tersebut sangat
pragmatis dan dapat diaplikasikan pada organisasi bisnis. Sebelumnya, karena
tidak ada prinsip manajemen universal yang dapat diaplikasikan secara merata
pada semua situasi organisasi, prinsip teori administrasi dapat disalahartikan,
bertentangan dan tidak sesuai dalam penggunaannya ketika berhubungan dengan
masalah-masalah organisasi yang berbeda. Di samping itu, seperti yang akan kita
bahas secara mendalam pada bagian akhir bab ini, prinsip teori administrasi,
seperti prinsip birokrasi, sering dihubungkan sebagai bentuk yang kaku dan
tidak peka terhadap kebutuhan anggota organisasi.
Pendefinisian mengenai teori telah disampaikan oleh
beberapa ahli. Salah satunya menurut Kerlinger, ia menyatakan bahwa teori
adalah serangkaian konstruk atau konsep yang menyajikan suatu pandangan
sistematis tentang fenomena dengan focus yang merinci hubungan antar variable,
dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Sementara itu,
menurut Moh. Nazir ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk mengenal teori,
yaitu;
a. teori merupakan seperangkat proposisiyang terdiri dari konsep yang sudah
didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam seperangkat
proposisi tersebut.
b. teori menjelaskan hubungan antar variable atau antar konsep sehingga
pandangan terhadap suatu fenomena dapat diterangkan oleh variable dengan jelas.
Fungsi teori menurut Walter L. Wallace yaitu :
1). Menjelaskan generalisasi empiris yang telah diketahui, yakni
meringkaskan masa lalu suatu ilmu.
2). Meramalkan generalisasi empiris yang belum diketahui, yakni mengarahkan
masa depan suatu ilmu. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa
teori adalah pernyataan atau konsep yang telah diuji kebenarannya melalui
riset.
Berkaitan dengan masalah Administrasi, Herbert A. Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya menurut Syafi’ie Publik adalah sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik.
Pemikiran tentang administrasi dan manajemen selalu diawali oleh hasil pemikiran Henry Fayol dan Frederick W. Taylor. Tiga hal yang dikemukakan oleh Fayol terkait administrasi dan manajemen adalah aktivitas organisasi, fungsi atau tugas pimpinan, dan prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.
Berkaitan dengan masalah Administrasi, Herbert A. Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya menurut Syafi’ie Publik adalah sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik.
Pemikiran tentang administrasi dan manajemen selalu diawali oleh hasil pemikiran Henry Fayol dan Frederick W. Taylor. Tiga hal yang dikemukakan oleh Fayol terkait administrasi dan manajemen adalah aktivitas organisasi, fungsi atau tugas pimpinan, dan prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.
Fayol mengemukakan sebanyak 14 prinsip administrasi
yaitu sebagai berikut :
1. Pembagian
pekerjaan, spesialisasi ini dapat meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja
lebih efisien.
2. Wewenang,
wewenang akan membuat mereka melakukan sesuatu dengan baik.
3. Disiplin,
tenaga kerja harus melaksanakan aturan yang ditentukan organisasi.
4. Kesatuan
komando, setiap tenaga kerja hanya menerima perintah dari yang berkuasa.
5. Kesatuan
arah, aktivitas organisasi yang setujuan dapat diperintah oleh manajer
menggunakan satu rencana
6. Mengalahkan
kepentingan individu untuk kepentingan bersama
7. Pemberian
upah terhadap pekerja harus sesuai dengan pelayanan mereka
8. Pemusatan,
berhubungan pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan
9. Rentang
kendali, garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan dibawahnya
merepresentasikan rantai scalar
10. Tata
tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam
waktu yang tepat
11. Keadilan,
manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya
12. Stabilitas
pada jabatan personal,
13. Inisiatif,
tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana yang akan
menggunakan upaya pada tingkat tingg
14. Rasa
persatuan, kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesatuan
dalam organisasi.
Sementara Herbert Simon membagi
empat prinsip administrasi yang lebih umum, yaitu :
1. Efisiensi
administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas
2. Efisiensi
administrasi dapat ditingkatkan dengan anggota kelompok didalam suatu hirarki
yang pasti
3. Efisiensi
administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap
sector dalam organisasi
4. Efisiensi
administrasi dapat ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan.
Teori administrasi telah dikemukakan oleh beberapa
ahli, diantaranya William L. Morrow, Stephen P. Robbins, K. Bailey, dan Herbert
A. Simon.
Menurut William
teori administrasi adalah sebagai berikut:
1. Teori deskriptif,
yaitu teori yang menggambarkan sesuatu yang nyata terjadi dalam organisasi dan
memberikan postulat mengenai factor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori
perspektif, teori yang menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan
public dengan mengeksploitasi birokrasi.
3. Teori
normative, teori yang mempersoalkan masalah peranan birokrasi. Apakah peranan
tersebut dipandang dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik,atau
peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. Teori
asumtif, yakni teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk
memperbaiki praktik administrasi.
5. Teori
instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi
mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen dengan menekankan alat,
teknik, dan peluang sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih
realistis.
Teori administrasi menurut Stephen yaitu sebagai berikut:
1. Teori
hubungan manusia, teori ini awalnya dirintis oleh Elton Mayo untuk menguji
hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik.
2. Teori
pengambilan keputusan, teori ini berasumsi bahwa yang menjadi inti administrasi
adalah pengambilan keputusan.
3. Teori
perilaku, teori ini memahami akan pentingnya factor perilaku manusia sebagai
alat utama dalam upaya mencapai tujuan.
4. Teori
system, teori yang memandang organisasi sebagai suatu system yang menampilkan
karakteristik sebagai penerima masukan, pengolah, dan penghasil kebijakan.
5. Teori
kontingensi, teori ini diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang
melekat pada situasi-aituasi tertentu yang memungkinkan melakukan kualifikasi
pada situasi khusus.
Teori administrasi menurut K. Bailey yaitu sebagai berikut:
1. Teori
deskriptif, teori yang mendeskriptifkan struktur bertingkat dan berbagai
hubungan dengan lingkungan kerjanya.
2. Teori
normatif, teori yang mengutamakan nilai-nilai pada penyelenggara administrasi.
3. Teori
asumtif, yakni teori yang memahami realitas seorang administrator.
4. Teori
instrument, yaitu peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi
dan efektifitas pencapaian tujuan public.
Sementara itu Herbert Simon mengatakan bahwa teori
administrasi pada hakekatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang
rasional dan yang tidak rasional. Teori ini menurutnya juga merupakan teori
rasionalitas yang diharapkan dan terbatas teori mengenai perilaku manusia yang
mementingkan kepuasan karena ia tak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai
titik maksimum.\
BAB.IV
KESIMPULAN
Berbeda cara sudut pandang seorang ahli dalam
melakukan pengkajian terhadap disiplin ilmu terentu menghasilkan output yang
berbeda pula. Jadi dapat dikatakan bahwa teori administrasi public adalah
serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji
kebenarannya melalui riset, untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
Comments
Post a Comment